PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Pembiayaan pendididikan memiliki posisi dan kedudukan yang sangat strategis dalam konteks pembangunan pendidikan dan pencapaian tujuan pendidikan, baik pada tingkat satuan pendidikan, pemerintah daerah maupun pemerintah. Pengembangan akan pentingnya fungsi pembiayaan pendidikan oleh pelaku pendidikan sangat terkait dengan pemahaman terhadap konsep dasar manajemen pendidikan. Sejak direalisasikannya anggaran pendidikan 20 persen dari belanja daerah/negara, membawa angin segar bagi pembangunan pendidikan di segala tingkatan, termasuk pada satuan pendidikan (yang selanjutnya disebut sekolah).

Anggaran pada sekolah yang berupa pendapatan dan pengeluaran perlu dibuat, termasuk gambaran menyeluruh rekapitulasi seluruh rencana tentang sumber dana tersebut. Sumber dana sekolah selama ini berasal dari Pemerintah/Pemerintah Daerah (APBN/APBD Provinsi/APBD kota/Kabupaten) dan Non Pemerintah (Masyarakat, Dunia Usaha dan Dunia Industri, Organisasi/LSM, Pendapatan lain yang sah). Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (yang selanjutnya disingkat RAPBS) merupakan acuan bagi sekolah dan pemangku kepentingan sekolah (Dinas, Dewan Pendidikan, Komite sekolah, Alumni dan orang tua/wali peserta didik) dalam memenuhi seluruh pembiayaan kebutuhan dan/atau kegiatan sekolah.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang merupakan breakdown dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan membawa perubahan implementasi yang besar pada pendanaan satuan pendidikan. PP 48 tahun 2008 pada pasal 61 ayat 4 dinyatakan bahwa seluruh dana satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dikelola sesuai sistem anggaran daerah dan pada Pasal 69 ayat 2 dinyatakan bahwa Penggunaan dana pendidikan oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan melalui sistem anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan amanah regulasi diatas wajib untuk sekolah mengikutinya. Dimana Pemerintah Daerah dalam sistem anggarannya saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (dan diperbarui dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007). Sedangkan saat ini sekolah-sekolah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah masih mengacu regulasi lama yang sudah tidak digunakan oleh pemerintah daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

Misi utama dari serangkaian regulasi dan kebijakan tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Memperhatikan hal diatas perlu kiranya dibuat konsep Penyusunan software RAPBS yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sehingga apa yang dilakukan sekolah dalam menyusun RAPBS sesuai dengan amanah regulasi serta mengikuti struktur hirarki yang ada, mengingat saat ini sejak otonomi pendidikan sekolah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah (provinsi/kota/kabupaten).