Selamat Datang di Website Resmi Dinas Pendidikan Kota Semarang "Sukseskan Diseminasi Akselerasi Kurikulum 2013 Pendidikan yang lebih maju dan terarah di Kota Semarang"           

 

Mendikbud Klaim Tak Ada Kecurangan dalam UNCBT

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengklaim pihaknya tidak menemukan kecurangan dalam pelaksanaan ujian nasional computer based test (UNCBT).

Karenanya, ia menilai UNCBT merupakan cara yang tepat untuk meminimalisasi kecurangan UN. "Ada daerah yang berintegritas rendah, namun jujur dalam pelaksanaan UNCBT. Artinya, makin berani suatu daerah melaksanakan UNCBT, maka akan semakin jujur UN di daerah tersebut," kata Anies saat konferensi pers di gedung Kemdikbud, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (15/5). Ia berharap ke depannya pemerintah daerah dapat lebih terbuka dan mau melaksakan UNCBT. "Kami berharap pemerintah daerah dan masyarakat dapat menjadikan indeks integritas ini sebagai bahan perbaikan diri," katanya.  (Baca: Siswa di Yogyakarta dan Bojonegoro Bermasalah Akses UNCBT)

Lebih lanjut, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kemendikbud Nizam mengatakan pihaknya mengamati pola jawaban siswa untuk mengukur indeks integritas. "Kami nilai apakah ada keseragaman pola jawaban di sekolah-sekolah tersebut. Dari situ bisa diukur tingkat kecurangan antarsiswa," ujarnya.

Berdasarkan pengamatan Kemendikbud, sekolah pelaksanan UNCBT juga meraih nilai rerata yang cukup tinggi. Alasannya, sekolah pelaksana UNCBT mayoritas merupakan sekolah unggulan yang kerap mendapatkan nilai baik setiap tahunnya.

PEMBERITAHUAN INFORMASI PADAMU NEGERI KEMDIKBUD

Pemberitahuan Informasi Padamu Negeri Kemdikbud Tentang Batas Akhir Keaktifan PTK dan PKG periode 2014
***************************************************************

Sebagaimana telah disampaikan rangkaian agenda kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan dan PKG melalui Layanan Padamu Negeri berdasarkan surat edaran berikut:

  1. Surat Edaran Kepala BPSDMPK PMP Kemdikbud No. 19091/J/LL/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Agenda Kegiatan Penjaminan Mutu Pendidikan Nasional 2014
  2. Surat Edaran Kepala BPSDMPK PMP Kemdikbud no. 21014/J/LL/2014 tanggal 3 September 2014 perihal Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PKG) 2014 

Bahwa seluruh agenda kegiatan dimaksud hingga batas akhir hingga 31 Desember 2014. Berkenaan dengan batas akhir tersebut akan diberlakukan beberapa pembatasan akses pada beberapa fitur/modul Layanan Padamu Negeri yang berlaku mulai 1 Januari 2015 hingga 31 Januari 2015, antara lain:

  1. Modul status keaktifan ptk individu periode 2014/2015 (cetak baru kartu digital ptk) ditutup/dinonaktifkan.
  2. Modul PKG (login kepsek) periode Desember 2014 ditutup/dinonaktifkan kecuali arsip periode 2014 dan yg telah cetak S22 untuk disetujui Admin Dinas (S23)
  3. Modul ajuan NUPTK baru (S06) ditutup/dinonaktifkan kecuali cetak ulang bagi yg sudah mengajukan hingga 31 Desember 2014.
  4. Modul ajuan peserta DIO 2014 ditutup/dinonaktifkan kecuali arsip periode 2014.
  5. Modul transaksional ProDEP 2014 ditutup/dinonaktifkan kecuali arsip periode 2014. 
  6. Modul EDS siswa, guru dan kepsek ditutup/dinonaktifkan kecual arsip periode 2013 dan 2014.
  7. Modul Registrasi PTK baru (Entri Formulir A05 dan A06) ditutup/dinonaktifkan.

Catatan

KISI-KISI UJIAN NASIONAL 2014/2015 DAN PEMBERLAKUAN KUR.2006 & KUR.13 TAHUN 2014

Regulasi terkait persiapan Ujian Nasional 2015 dan pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013, Silahkan diunduh dibawah ini :

1.  KISI-KISI UN TP 2014-2015

2.  Perdirjen-Tentang-Juknis-Pemberlakukan-Kurikulum-Th-2006-dan-K13

3.  Permendikbud-No-144-2014 UN 2014

4.  PERMENDIKBUD No. 160 Tahun 2014

 

 

by rifki, 29 Desember 2014

Kemdikbud Luncurkan Ruang Partisipasi Publik terkait Kurikulum 2013

Jakarta, 17 Desember 2014 --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia meluncurkan ruang partisipasi publik terkait Kurikulum 2013 melalui SMS khusus 1771, dan situs pengaduan.kemdikbud.go.id bagi seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat dapat mengirim masukan, atau pengaduan dengan mengirimkan pesan singkat ke nomor 1771 dengan mengetik KUR (spasi) peran#masukan, atau dengan mengisi formulir media jaringan pada situs pengaduan.kemdikbud.go.id yang tersedia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengungkapkan pemerintah bertekad untuk mengembangkan terus kurikulum dengan proses yang baik. Salah satu ciri proses pengambilan kebijakan yang baik adalah dengan pelibatan yang luas seluruh pemangku kepentingan pendidikan, termasuk para pihak di luar struktur pengambil kebijakan serta lembaga pendidikan. “Kurikulum adalah milik bersama. Pemerintah bertekad melibatkan publik secara lebih luas,” ungkap Menteri Anies Baswedan. “Karena itu, kami memutuskan berusaha mendengar dengan lebih cermat, dan luas melalui media ini,” ujarnya.

Masyarakat dapat mengirimkan masukan melalui pesan singkat ke nomor telepon yang khusus disiapkan, yaitu 1771. Sebagai informasi, masyarakat akan dikenakan tariff normal untuk mengakses nomor khusus ini. Adapun cara mengirimkan pesan dengan layanan pesan singkat ini adalah dengan mengetik KUR (spasi) peran#masukan.

Mendikbud menjelaskan, keterangan peran dalam pesan singkat itu merupakan bentuk keterlibatan dalam pendidikan. Diantaranyam orang tua (ortu), siswa, guru, kepala sekolah (kepsek), dinas, atau masyarakat luas. Sehingga, contoh pesan singkat menjadi: “KUR ortu#Ada baiknya sosialisasi juga dilakukan pada kami para orang tua.”

Permendikbud tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 Berlaku Efektif

Jakarta, 17 Desember 2014 --- Untuk mengatur lebih lanjut pelaksanaan Kurikulum 2013, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 160 Tahun 2014 tentang  Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013.

Peraturan menteri ini ditetapkan pada 11 Desember 2014 dan mulai berlaku efektif pada tanggal diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.yaitu pada 12 Desember 2014

Mendikbud menyampaikan, permendikbud ini di satu sisi lebih menguatkan keputusan yang tertuang pada surat edaran Mendikbud untuk para kepala sekolah tertanggal 5 Desember 2014.  “Sementara, di sisi lain adalah untuk mengatur lebih detail mengenai pelaksanaan Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2006,” katanya di Kemdikbud, Jakarta, Rabu (17/12).

Pada pasal 1 (satu) Permendikbud  itu menyatakan, satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang melaksanakan Kurikulum 2013 sejak semester pertama pada Tahun Pelajaran 2014/2015 kembali melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 mulai semester kedua Tahun Pelajaran 2014/2015 sampai ada ketetapan dari Kementerian untuk melaksanakan Kurikulum 2013.

Adapun pada pasal 2 (dua) menyebutkan, satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 selama 3 (tiga) semester tetap menggunakan Kurikulum 2013. Sekolah-sekolah itu merupakan satuan pendidikan rintisan penerapan Kurikulum 2013. “Sekolah tersebut dapat berganti melaksanakan Kurikulum Tahun 2006 dengan melaporkan kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya,” jelas Anies Baswedan.

Sementara, satuan pendidikan usia dini dan satuan pendidikan khusus melaksanakan Kurikulum 2013 sesuai ketentuan perundang-undangan.

RAKOR MENEJEMEN PENDATAAN PENDIDIKAN 2014 SMP/SMPLB/MTs NEGERI DAN SWASTA

Pelaksanaan kegiatan pendataan manajemen pendidikan dilaksanakan di aula Gd.B Dinas Pendidikan Kota Semarang dimulai Selasa, 23 Desember 2014 jam 8.00 WIB selesai 11.00 WIB, Acara dibuka Oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Semarang (Dr.Soedjono,M.Si) sekaligus sebagai Narasumber yang di dampingi koordinator pelaksana kegiatan Kasi Data dan Informasi (Dra.Hetty Hidayati) bersama stafnya. Kegiatan manajemen pendataan pendidikan dilakukan dua sesi yaitu Sesi I jam 08.00-11.00 WIB sebagai peserta Operator SMP Negeri dan Swasta, kemudian sesi II dimulai jam 13.00-16.00 WIB sebagai peserta SMP /SMPLB/Swasta, MTs Negeri dan Swasta se Kota Semarang.

 

RAKOR EVALUASI KEGIATAN AKHIR TAHUN 2014

Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kegiatan 2014, Rapat diselenggarakan di Aula Besar Dinas Pendidikan Gedung B pada tanggal 17 Desember 2014.  Acara dibuka oleh Sekdin (Dr.Soedjono,M.Si). di dampingi Ka.Bid PTK (Drs.Hari Waluyo,MM), Ka.Bid Dikdasmen (Drs.Sutarto,MM), dan Kasubag Umum dan Kepegawaian (Sri Rahayuningsih,S.Pd.,MM), Peserta rapat di ikuti para Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan,Ka.SKB, Ka.SMP-SMA dan SMK Negeri se Kota Semarang. Pemaparan dan penjelasan dilakukan secara bergantian.

Dalam pembahasannya Sekdin (Dr.Soedjono, M.Si) menjelaskan dan menyebutkan satu persatu UPTD Pendidikan Kecamatan dan SMP/SMA/SMK tentang serapan pengambilan keuangan perbulan dan penyerapan di akhir Desember, Bantuan Keuangan, Pengumpulan Peduli Sosial Banjarnegara yang belum terkumpul, Penilaian Kerja, pembuatan SKP. Pengasetan milik Pemerintah Kota, Penyelesaian pelaporan dan pengisian TPP (kespeg) yang terhambat yang kemudian di lanjutkan penjelasan yang terperinci tentang pencairan TPP yang tidak cair karena Sekolah ada yang lambat dan pengisian SKP yang harus segera diisi dan terrealisasi di akhir 2014 harus selesai).

 

Selanjutnya Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) (Drs.Hari Waluyo, M.Si) memberikan uraian penjelasan dalam rapat koordinasi evaluasi ini mengenai berbagai hal yang menjadi kewenangan pekerjaan yang membidanginya, diantaranya;

1.   Penjelasan SKP Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik (Guru) dan Tenaga Kependidikan (TU Sekolah)

Training Regenerasi Agen Sekolah Program Cek Sekolah Ku

Pelaksanaan Training Regenerasi Agen Sekolah Program Cek SekolahKu diselenggarakan oleh Lembaga Sosial Masyarakat yang peduli dengan pendidikan (PATTIRO) di Bollrom Hotel Semesta di Jl. Wahid Hasyim Selasa 16 Desember 2014 yang dihadiri Pendamping Waka Humas di masing-masing Sekolah dan anggota Osis siswa-siswi perwakilan SMP-SMA-SMK Negeri se Kota Semarang, Lembaga Sosial Masyarakat perwakilan di Kecamatan

WIB

Aplikasi Sistem

Portal PPD 2012 Semarang

Link Pemerintahan

Sosial Media